nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak harus melawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada. Termasuk juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur negara harus netral. Tjahjo minta, PNS jangan tergiur janji-janji politik dari pasangan calon tertentu yang mengimingi jika mendukung bakal dapat jabatan. 

"Kepada seluruh PNS di seluruh jajaran, khususnya Kemendagri jangan tergiur dengan janji politik dari pasangan Pilkada untuk ditawari nanti kalau mendukung saya menang, dapat jabatan a, b,c dan d. Saya kira itu harus kita lawan, " kata Tjahjo usai menghadiri acara deklarasi lawan politik uang dan politisasi SARA di Jakarta, Sabtu (10/2). 

Dirinya sendiri sebagai Mendagri tak bosan-bosan mengingatkan seluruh kepala daerah dan PNS untuk memahami area rawan korupsi dalam tugas sehari-hari. Dan, dalam konteks Pilkada bersama dengan Bawaslu, pemerintah tentunya berupa keras menjaga netralitas PNS. Karena apapun PNS harus netral. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Termasuk jangan kampanye menggunakan aset negara atau aset daerah, itu yang penting," ujarnya. 

Arahan Presiden Jokowi pun, lanjut Tjahjo, sangat jelas, Pilkada itu adalah instrumen untuk memilih pemimpin yang amanah. Karena itu, harus dilawan cara-cara curang untuk jadi pemimpin. Misal politik uang. 

"Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Mari kita hindari kampanye yang berujar kebencian, SARA maupun yang berbau fitnah," kata Tjahjo. 

Tjahjo juga sempat ditanya para wartawan tentang pelaporan dirinya ke Ombudsman gara-gara masalah usulan Penjabat Gubernur dari perwira Polri. Menanggapi itu, Tjahjo menjawab santai. Ia mempersilakan jika memang ada yang melaporkan dirinya. Setiap warga negara punya hak melaporkan siapa saja. 

"Silahkan saja itu hak semua orang untuk melaporkan dan apa yang Kemendagri lakukan sesuai dengan aturan. Kami yakin itu aturan yang tidak melanggar UU," katanya.(p/ab)